Penegakan Hukum Terhadap Uji Tipe Kendaraan Truk Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru

Permasalahan penelitian ini adalah ;Pertama Bagaimanakah Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan Tentang Uji Tipe Terhadap Kendaraan Truk Dikota Pekanbaru?Kedua,Bagaimanakah Hambatan yang terjadi pada penegakan hukum berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan terhadap uji tipe kendaraan Pekanbaru?.Ketiga,Upaya yang dilakukan dalam truk di kota mengatasi hambatan Penegakan Hukum Terhadap Uji Tipe Kendaraan Truk Berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dikota Pekanbaru Tujuan Penelitian Ini Adalah: Pertama, Untuk menjelaskan tentang Penegakan Hukum Terhadap Angkutan Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota PekanbaruKedua,Untuk menjelaskan dan mengidentifikasi faktor hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum uji tipe terhadap truk berdasarkan undangundang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.Ketiga,Untuk menjelaskan dan mengidentifikasi upaya yang terjadi dalam penegakan uji tipe terhadap truk undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. metode penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, Berdasarkan Hasil Penelitian diketahui bahwa Penegakan Hukum Terhadap Uji Tipe belum Berjalan Dengan Semestinya Karena Pengemudi Truk Maupun Pemilik Angkutan masih banyak yang tidak mematuhi aturan karena kurangnya kesadaran pemilik angkutan truk terhadap keselamatan pengemudi serta tuntutan operasional yang menyebabkan perubahan dimensi yang tidak sesuai dengan golongan truk tersebut,hambatannya adalah kurangnya kesadaran antara pemilik angkutan dengan pemerintah daerah yang tidak memiliki solusi yang berdampak kepada perekonomian serta banyaknya kejahatan yang ditimbulkan oleh aparat penegak hukum yang mengharuskan operasional angkutan baik perusahaan maupun perorangan harus merubah dimensi ukuran kendaraan yang dapat meningkatkan operasional angkutan itu serta kurangnya personil dari dinas perhubungan,upaya yang dilakukan adalah dinas perhubungan maupun balai pengelola transportasi darat harus memberikan sosialisasi serta arahan kepada pemilik angkutan serta mengamankan oknum yang tidak bertanggung jawab agar para pemilik angkutan mematuhi aturan serta memberikan perlindungan bagi pengemudi maupun pemilik angkutan agar terhindar dari kejahatan seperti pungutan liar dan lain sebagainya.