Pengelolaan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (Iuphkm) Koperasi Banau Bisa Maju Desa Beting Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau

Salah satu bentuk akses legal pengelolaan hutan dari Pemerintah kepada
masyarakat diwujudkan dalam pemberian Surat Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan nomor SK.4230/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2020
Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada
Koperasi Banau Bisa Maju Seluas ± 549 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi
Terbatas, Seluas ± 526 Ha Hutan Produksi yang dapat di Konversi luas ± 23 Ha di
Desa Beting, Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti
Provinsi Riau. Pengelolaan Izin Usaha Hutan kemasyarakatan (IUPHKm) yang
diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan
observasi di wilayah kerja Koperasi Banau Bisa Maju Desa Beting, sudah lama
masyarakat mengelola hutan bakau dengan memanfaatkan hasil hutan kayu bakau
untuk memproduksi hasil kayu berupa arang yang digunakan sebagai bahan bakar
untuk memanggang ikan atau daging. Sistem pemanenan hasil hutan kayu bakau
sudah dilakukan masyarakat dahulunya sejak bermukimnya di Desa Beting,
mereka sudah menerapkan silvikultur sistem tebang tanam, setiap kali mereka
memanen kayu bakau mereka menanamnya kembali di tempat yang mereka
panen, cara ini sudah diajarkan dari setiap orangtua mereka supaya alam
melindungi kehidupan mereka. Akhirnya UPT KPH Tebing Tinggi Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, membantu masyarakat untuk
membentuk kelompok hutan masyarakat sehingga ditetapkannya Koperasi Banau
Bisa Maju Desa Beting dengan sistem pengelolaan IUPHKm. Sistem pengelolaan
Hutan Kemasyarakatan (HKm) terdapat tiga gatra penting yakni aspek teknis,
aspek sosial-ekonomi-budaya dan aspek kelembagaan. Pengkajian terhadap tiga
gatra tersebut perlu secara hati-hati dan seksama sehingga mampu memberikan
masukan dalam peningkatan produktivitas hutan kemasyarakatan. Dengan begitu
penulis tertarik melakukan penelitian Pengelolaan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
Kemasyarakatan (IUPHKm) di Koperasi Banau Bisa Maju Desa Beting, karena
telah menjadi pelaku Perhutanan Sosial pada skema Hutan Kemasyarakatan yang
dapat meningkatkan kemandirian masyarakat pada tiga gatra penting tersebut.
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi anggota
Koperasi Banau Bisa Maju, tingkat partisipasi anggota Koperasi Banau Bisa Maju
terhadap pengelolaan HKm, dan pengelolaan kelembagaan Koperasi Banau Bisa
Maju. Metode penelitian adalah menggunakan metode survei, wawancara dan
observasi. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 74 orang
responden yang merupakan anggota koperasi Banau Bisa Maju. Pengambilan
sample responden diambil secara sensus (seluruh anggota koperasi). Informasi
lainnya juga diperoleh dengan melakukan wawancara langsung terhadap Pengurus
Koperasi Banau Bisa Maju. Memperkuat informasi hasil penelitian dilakukan
survei lapangan yang melakukan kegiatan perhutananan sosial di IUPHKm
Koperasi Banau Bisa Maju, kemudian didokumentasikan dan dijadikan sebagai
data pendukung hasil penelitian. Analisis data sosial-ekonomi dilakukan terhadap masyarakat anggota koperasi melihat kondisi kesejahteraan sosial-ekonomi
masyarakat, data dikumpukan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif.
Kesejahteraan ekonomi masyarakat tiap responden diukur dari Upah Minimum
Kabupaten (UMK) Riau. Analisis data partisipasi anggota menggunakan analisis
kuesioner dengan penilaian sikap interval pada skala likert. Analisis pengelolaan
kelembagaan menggunakan analisis struktural.
Hasil penelitian adalah kondisi sosial anggota Koperasi Banau Bisa Maju
adalah memiliki interaksi anggota terhadap sumber daya hutan yaitu mengambil
hasil hutan kayu bakau. Kondisi ekonomi anggota adalah dengan menjual hasil
hutan kayu bakau nilai kesejahteraan ekonomi anggota tergolong baik. Partisipasi
anggota terhadap adanya izin usaha Koperasi Banau Bisa Maju adalah memiliki
tiga aspek keberhasilan yaitu aspek ekologi mendapat skor rata-rata 133 kategori
sedang, aspek ekonomi skor rata-rata 150 kategori sedang dan aspek sosial skor
rata-rata 155 kategori sedang. Pengelolaan Kelembagaan agar sumberdaya
manusia baik untuk menjaga kualitas kerjanya dalam tehnik pengelolaan hutan
dengan baik dan benar adalah di adakanya pembinaan dengan penyuluhan oleh
pihak KPH.