Lanjutkan merdeka belajar, menuju kualitas sdm unggul

Pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan serangkaian kebijakan Merdeka Belajar, yang mencakup enam episode. Episode pertama menghapus Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional (UN), menyederhanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta mengatur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Episode kedua memperkenalkan Kampus Merdeka, sementara episode ketiga fokus pada fleksibilitas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Episode keempat meluncurkan Program Organisasi Penggerak, dan episode kelima memperkenalkan Guru Penggerak. Episode keenam berfokus pada pembangunan SDM unggul di pendidikan tinggi. Selain itu, Kemendikbud merespons pandemi COVID-19 dengan berbagai bantuan, termasuk Dana BOS Afirmasi, modul pembelajaran khusus, dan bantuan kuota internet.

Pada 2021, Kemendikbud melanjutkan transformasi pendidikan dengan delapan prioritas utama, termasuk pembiayaan pendidikan, digitalisasi sekolah, dan revitalisasi SMK. Di bidang kebudayaan, prioritas termasuk repatriasi benda cagar budaya dari Belanda. Kemendikbud juga aktif dalam penanganan bencana alam dan meluncurkan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Adaptif Merdeka untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia. Dengan anggaran 81,5 triliun Rupiah, Kemendikbud berkomitmen pada kualitas SDM dan merata dalam distribusi pendidikan. Slogan utama "Sekolahkan Anak Indonesia", "Dorong Pembelajaran Siswa", dan "Tidak Ada Anak yang Tertinggal" menjadi panduan dalam pencapaian target pendidikan nasional.