Pola penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional daerah Nusa Tenggara Timur

Pola penguasaan tanah, pemilikan tanah dan penggunaan tanah senantiasa mengalami perubahan dari masa ke masa. Hal-hal yang dapat merobah atau mempengaruhi pola-pola ini sejak dahulu, dapat disebutkan seperti pada jaman pemerintahan raja-raja, kemudian adanya pengaruh agama yang datang, dan pengaruh di jaman penjajahan. Sedangkan pada jaman kemerdekaan, banyak pula peraturan-peraturan tentang tanah dibuat seperti landreform, kemudian menyusul Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Selain itu perubahan pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah mungkin pula disebabkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, yaitu Undang-undang tentang Pemerintahan Desa. Dengan berlakunya undang-undang pemerintahan desa yang baru, di beberapa daerah tertentu terlihat hapusnya pemerintahan desa yang bersifat tradisional seperti nagari di Sumatra Barat atau marga di Sumatra Selatan. Hal ini berarti pula hapusnya hak ulayat atas tanah-tanah di bekas wilayah desa-desa tradisional tersebut.

Tujuan dari penelitian ini, pertama adalah untuk mengetahui pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional. Kedua untuk mengetahui perobahan-perobahan yang terjadi dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Ketiga diharapkan tersedianya data dan informasi tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional sebagai bahan kebijaksanaan pembinaan kebudayaan di Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur maupun di pusat yaitu di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Keempat tersedianya naskah tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional.