Model pembelajaran pendidikan multikeaksaraan dengan pendekatan bahasa ibu tema: sosial politik dan kebangsaan subtema: hak asasi manusia, organisasi dan kelembagaan

Tema pembelajaran social polidik dan kebangsaan dengan sub tema hak asasi manusia, organisasi dan kelembagaan diangkat dalam model ini karena kondisi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemui terkait hak asasi manusia. Misalnya; 1). tingkat perceraian di Kalimantan Selatan tinggi hal ini sesuai dengan data pengadilan agama Martapura tahun 2017 yang menerima 1155 perkara terdiri atas 864 kasus perceraian, 3 poligami, 176 isbat nikah, dan 35 perkara (harta bersama, perwalian, waris dan dispensasi nikah), angka perceraian di Kalimantan Selatan tahun 2016 terjadi 6917 kasus, 2). kondisi kepemilikan lahan yang tumpang tindih, berdasar data tahun 2016, di Kalimantan Selatan ada 770 hektar dari 2 juta hektar tanah yang bersertifikat, artinya 1,2 juta hektar belum bersertifikat. Masyarakat kebanyakan hanya memiliki kertas segel/ sporadic dari kantor kelurahan atas kepemilikan tanah dan lahannya, hal ini karena masyarakat sulit mengurus berbagai dokumen karena tidak mengetahui prosedurnya, 3). terjadinya berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, berdasar data P2TP2A periode januari s.d juni 2017 terjadi 185 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ketidaktahuan masyarakat dan ketidakberanian dalam mengadu pada lembaga hukum yang berwenang. Untuk melengkapi perangkat pembelajaran pendidikan multikeaksaraan khususnya tema sosial politik dan kebangsaan sub tema hak asasi manusia (HAM), Organisasi dan kelembagaan maka BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan 2018, mengembangkan Model Pembelajaran Pendidikan Multikeaksaraan dengan pendekatan bahasa ibu tema “Sosial, Politik dan Kebangsaan”. Subtema yang diangkat “HAM , organisasi dan kelembagaan”.